Kota Bebas Putus Sekolah

MOJOKERTO - Pada tahun 2009, Pemkot Mojokerto tak hanya mentargetkan bebas banjir, namun juga bebas putus sekolah. Dengan semangat wajib belajar pendidikan menengah (Wajar Dikmen) 12 tahun, seluruh warganya bisa mengenyam pendidikan sampai SMA.

Target tersebut ditegaskan Kepala Dinas P dan K Kota Mojokerto Sutomo kemarin. Menurutnya, keberanian mematok target bebas putus sekolah itu salah satunya didorong adanya tambahan bantuan biaya sekolah untuk siswa SMA. ''Tahun 2009 kami memang mentargetkan tingkat partisipasi masyarakat untuk SMA 100 persen. Sehingga, seluruh warga kota usia SMA harus sekolah,'' katanya.

Dengan adanya tambahan bantuan, diharapkan terjadi subsidi silang di sekolah masing-masing. Bantuan biaya sekolah untuk siswa SMA tersebut semula Rp 40 ribu menjadi 60 ribu. Sedangkan, untuk siswa SMA yang tidak mampu dari Rp 40 ribu sebulan menjadi Rp 75 ribu. ''Subsidi silang itu bertujuan agar siswa yang tidak mampu bisa sekolah sampai lulus,'' katanya.

Memang, kendati bantuan tersebut berbunyi untuk SPP, namun bukan berarti gratis. Terutama terhadap siswa SMA yang secara ekonomi keluarga tergolong mampu. Sebab, mereka masih tetap dibebani biaya operasional di luar SPP tersebut. Misalnya, untuk pelajaran tambahan. ''Nah, dari biaya operasional siswa SMA yang mampu itu bisa disubsidikan untuk siswa yang tidak mampu. Sehingga, siswa yang tidak mampu sudah tidak dibebani biaya lagi dan bisa meminimalisir drop out,'' katanya.

Selain itu, upaya lain juga bakal dimaksimalkan untuk bisa merealisasikan seluruh warga kota usia SMA bisa sekolah. Dikatakan Sutomo, sesuai catatan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2006, tingkat partisipasi untuk SMA diketahui 84 persen. Sedangkan, hingga tahun 2008 diperkirakan meningkat lima sampai sepuluh persen. ''Itu tak hanya sekolah di kota. Namun, juga di luar kota. Yang penting, seluruh warga usia SMA, 16 sampai 18 tahun bisa sekolah,'' ujar Sutomo.

Diantara upaya tersebut, menfungsikan jajaran pemerintahan yang ada. Lingkungan RT/RW, kelurahan hingga kecamatan melaporkan kalau menemui warganya usia SMA yang tidak sekolah. ''Dari laporan itu, kami akan menindaklanjuti. Sehingga, mereka bisa sekolah,'' katanya.

Bahkan, ditegaskan Sutomo, tak hanya mereka yang usia SMA. Lebih dari itu, diusahakan juga lulus SMA. Misalnya, mereka yang drop out dan sekarang sudah usia 24 tahun. ''Untuk mereka bisa mengikuti kejar paket C dan mendapatkan ijazah SMA,'' tegasnya.

Sebagaimana diketahui, pada pembahasan APBD 2009, dewan dan eksekutif sepakat menambah bantuan biaya sekolah untuk siswa SMA. Penambahan itu dilakukan dengan memangkas ploting anggaran perjalanan dinas anggota dewan sebesar Rp 1 miliar. Dewan sendiri merelakan jatah anggarannya dipangkas, selain mendukung Wajar Dikmen 12 tahun, juga untuk meringankan beban biaya hidup warga Kota Mojokerto. jawapos.com