Daftar penyalahgunaan narkoba yang melibatkan pelajar kian panjang. Ini setelah tim reskoba Polresta Kediri, kemarin, mengamankan MAS, 17, pelajar SMA swasta di Kabupaten Kediri. Remaja asal Desa Cerme, Kecamatan Grogol itu ditangkap di rumahnya.
Kapolresta Kediri AKBP Dedi Prasetyo melalui KBO Reskoba Ipda Saiful Alam mengungkapkan selain MAS juga diamankan 3 tersangka lain. Mereka adalah AW, 17, warga Desa Kedungsari, Kecamatan Tarokan, Zainal Arifin, 24, dan M. Kafid, 27, keduanya dari Desa Cerme, Kecamatan Grogol.
Informasi yang dihimpun Radar Kediri menyebut penangkapan empat tersangka ini berawal dari dibekuknya AW di Lebak Tumpang, Kelurahan Pojok, Kecamatan Mojoroto. Pemuda ini diringkus setelah dibekuk oleh petugas yang menyamar sebagai pembeli sekitar pukul 19.30.
Dari saku AW ditemukan 35 butir dobel L dibungkus 7 plastik kecil. Dalam bungkusan seperti permen itu, masing-masing bungkus terdapat lima butir pil dobel L.
Dari keterangan AW itulah, petugas memperoleh informasi dia mendapat pasokan dari MAS. Saat itu juga MAS diringkus di rumahnya. Dari MAS, kemudian petugas menangkap Zainal dan Kafid. "Tidak ada perlawanan yang berarti dari empat tersangka itu saat digerebek," ujar Alam.
Tidak hanya menangkap empat pengedar pil koplo, Alam mengatakan pihaknya juga menyita 850 butir pil dobel L. Barang bukti itu didapat dari tangan Kafid. "Sayang rantai pengedar dobel L ini terputus dari Kafid karena dia tidak mengetahui identitas pemasoknya," paparnya.
Sementara itu, MAS yang masih duduk di kelas II SMA swasta mengaku sudah lama menggunakan pil dobel L. "Saya lupa sudah berapa kali," ungkapnya.
Mengenai praktik pengedaran pil koplo, MAS mengaku dirinya baru sekali itu melakukannya. Karena itu soal keuntungan, dia mengaku tidak tahu. jawapos.com
15.1.09
Siswa SMA Terlibat Sindikat
Bhinneka Gelar Turnamen Antarsekolah
Janji pengurus Bhinneka untuk tetap menghidupkan dunia basket junior di Solo akan segera dibuktikan. Bhinneka kembali mengelar turnamen antarsekolah dengan tajuk Bhinneka Extionship Competition 2009, 1-7 Februari di GOR Bhinneka.
"Turnamen ini kegiatan tahunan dan sengaja digelar untuk menghidupkan olahraga basket junior di Solo," tegas Sekretaris Bhinneka IGN Soekamto kemarin(14/1).
Kejuaraan ini selalu menarik animo yang tinggi dari setiap sekolah. "Ini bukti bahwa basket di Solo masih ada meski Bhinneka sudah merger dengan Stadium Jakarta. Memang levelnya junior anak sekolah tapi itu bisa dijadikan modal dalam pembinaan pemain," lanjutnya.
Meningkatnya kemampuan atlet junior khususnya dari siswa sekolah layak dilirik pengurus Bhinneka. Menurut rencana mereka juga akan membidik beberapa pemain muda untuk dibina. Pembinaan itu tak lain untuk memberikan wadah bagi siswa sekolah yang ingin terjun menjadi atlet profesional. Dan kesempatan inilah yang direspon pengurus Bhinneka. "Pembinaan pada atlet junior jalan terus supaya bibit muda di solo tetap ada," bebernya. jawapos.com
14.1.09
10 SD Belum Serahkan SPj
SEMENTARA ITU, Disaat polisi menyita surat pertanggungjawab (SPj) DAK 2007, sedikitnya 10 sekolah dasar (SD) belum menyerahkan surat pertanggungjawaban (SPj) pelaksanaan dana alokasi khusus (DAK) pendidikan 2008. Seperti halnya DAK 2007, kepolisian pun siap mengawal dan mengawasi penggunaan dana senilai Rp 25 miliar tersebut.
Ditemui di sela-sela penyitaan SPj DAK pendidikan 2007 yang dilakukan Polres kemarin (13/1), Kasubdin TK/SD/SDLB Sri Suranto mengakui belum semua SD penerima DAK mengumpulkan SPj. Dari 100 SD penerima DAK, sedikitnya 10 SD yang belum menyerahkannya. Padahal mereka di-deadline hingga 10 Januari untuk menyerahkan SPj ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (P dan K). "Memang sampai hari ini masih ada yang belum mengumpulkan. Tapi jumlahnya tidak banyak kok, sekitar 10 persen dari total sekolah penerima DAK," terang Suranto.
Sayangnya, Suranto enggan mengungkapkan nama-nama SD yang belum mengumpulkan SPj tersebut. Dirinya hanya menyebutkan alasan keterlambatan tersebut lantaran masih banyak SD yang belum membayar pajak atas dana yang diterima. Padahal, segala pengeluaran, termasuk untuk pajak harus dicantumkan dalam SPj tersebut.
Namun, Suranto juga tidak menampik jika ada beberapa kepala sekolah yang lamban bekerja terutama dalam penyusunan SPj itu. "Khusus untuk mereka, tentunya ini menjadi catatan tersendiri. Tapi untuk sekolah yang lain, seperti ada yang terlambat mengumpulkan SPj karena kepala sekolahnya sakit tentu kami memberi dispensasi," imbuhnya.
Catatan tersebut dikatakan Suranto akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memberi bantuan lain kepada sekolah yang dimaksud. Pihaknya tidak akan memprioritaskan mereka jika ada anggaran serupa atau dari sumber lain. "Ini bentuk sanksi yang akan kami berikan. Kalau sekarang kami kan tidak bisa memberi sanksi," jelasnya.
Ditanya hasil pengawasan akhir dari tim monitoring di 100 SD penerima DAK tersebut, Suranto mengaku tidak menemukan hal yang janggal. Semua pembangunan dilaksanakan sesuai desain yang diajukan sekolah dalam proposal.
Terpisah, Kasatreskrim AKP Kurnia Hadi mengaku akan memantau pelaksanaan DAK pendidikan 2008 kalau-kalau ada penyimpangan. Apalagi sebagai lembaga independen Polres dipastikan dapat melihat dari sudut pandang yang lebih objektif. "Posisi kami di luar system memudahkan kami untuk memantau kalau ada penyimpangan. Dan kami akan kawal terus," janji Kurnia. jawapos.com
MAN 5 Bakar Spanduk, MAN 1 Teatrikal
Makin banyak saja aksi mendukungan terhadap Palestina. Tak terkecuali di kalangan pelajar. Kini giliran pelajar Madrasah Aliyah Megeri (MAN) 5 dan MAN 1 Jombang. Ratusan siswa menggelar beragam aksi di sekolah masing-masing, kemarin (13/1). Mulai dari salat ghaib, doa bersama, orasi, dan aksi teatrikal. Sebagai bentuk kepedulian, para siswa juga melakukan donor darah. Mereka ingin, darah yang mereka sumbangkan sedikit banyak bisa membantu korban perang di Palestina.
Di MAN 5, sekitar 60-an siswa mengikuti aksi ini dengan bersemangat. Aksi dibuka dengan gelaran donor darah. Sejumlah siswa dan guru menyumbangkan darahnya, dengan dibantu dua petugas Unit Transfusi Darah (UTD) PMI Cabang Jombang. Setelah menghasilkan belasan kantong darah, para siswa melakukan salat ghaib berjamaah. Seusai salat, dilanjutkan dengan doa bersama dan pengarahan yang disampaikan Kepala MAN 5, Suryanto. Suryanto berpesan pada anak didiknya, agar ikut mendoakan konflik di jalur Gaza segera berakhir. Sehingga Palestina bisa mendapatkan kembali kemerdekaannya. ''Bagi kalian yang disini, juga harus mempertahankan kemerdekaan negeri kita, dengan terus belajar," cetus Suryanto di hadapan puluhan siswanya.
Para pelajar MAN 5 mendadak bersemangat saat mengikuti orasi. Seraya mengusung puluhan poster yang mengecam tindakan tentara Israel, mereka seakan berdemonstrasi di halaman sekolah. Gugus Suryanto, salah satu siswa yang bertindak sebagai orator, berhasil membakar semangat teman-temannya. Gugus menyebut bahwa tindakan Israel sudah di luar batas kemanusiaan. Di tengah kondisi itu, PBB menutup mata. ''Di manakah peranan PBB saat terjadi pembantaian di Palestina," tegasnya.
Situasi serupa juga terjadi di MAN 1 Jombang. Kurang lebih seratusan siswa menggelar salat ghaib dan doa bersama, yag dilanjutkan dengan gelaran donor darah massal. Aksi ini dipungkas dengan aksi teatrikal yang dimainkan sekitar 8 siswa. Drama itu menggambarkan kesewenang-wenangan Israel, dan peranan AS sebagai sekutunya. Termasuk penderitaan warga sipil Palestina, yang terjebak di dalam peperangan.
Kepala MAN 1 Jombang, Achmad Hasan mengatakan, aksi yang dilakukan siswa siswinya merupakan bentuk dukungan terhadap warga Palestina. ''Para pelajar turut prihatin dengan kondisi itu. Mereka juga ingin memberikan dukungan moral," paparnya. jawapos.com
100 Sekolah Belum Lapor BOS
Lebih dari 100 sekolah (SMP dan SMA) se-Kota Malang belum memasukkan laporan penggunaan BOS buku 2008 ke Diknas Kota Malang. Padahal, tahun anggaran 2008 telah lewat 15 hari. Problem itu pun turut menghambat pencairan BOS 2009.
"Banyak yang belum masuk. Kami belum terima laporannya dari sekolah," kata Sugiharto, kabid Dikmen Kota Malang, kemarin.
Menurut Sugiharto, besarnya BOS buku itu sekitar Rp 20 ribu per siswa per tahun. Besarnya BOS buku sekolah tergantung pada jumlah siswa. Seperti namanya, BOS buku untuk pengadaan buku ajar bagi siswa. "Kami masih menunggu laporan sekolah. Kami instruksikan pada staf agar menelpon masing-masing sekolah," kata Sugiharto.
Apa langkah diknas? Diknas masih memberikan batas waktu pengumpulan laporan 16 Januari 2009. Sebab, minggu depan, diknas bakal mengirimkan laporan itu ke Diknas Jatim. Laporan itu sebagai syarat pencairan BOS 2009. "Kalau masalah keuangan, laporan pertanggungjawaban dulu baru dapat lagi. Lha ini LPJ-nya belum ada yang masuk," sesal Sugiharto.
Menurutnya, BOS buku di 2009 akan langsung digabung dengan BOS tunai. Untuk SMP, di perkotaan dapat Rp 575 ribu per siswa per tahun. Sementara untuk SMA mendapatkan BOMM Rp 90 ribu per orang per tahun. Dengan penggabungan itu, otomatis LPJ BOS buku terkait dengan pencairan BOS 2009. "Makanya, kami sungguh khawatir akan menghambat," kata Sugiharto.
Selain laporan BOS buku, laporan pertanggungjawaban untuk BOS tunai juga belum 100 persen diserahkan oleh sekolah. Pelaporan yang terlambat itu turut menghambat pencairan BOS 2009. Seperti halnya BOS buku, BOS tunai tidak lagi berdiri sendiri. Melainkan digabung menjadi BOS 2009.
"Kami lagi menelpon satu per satu sekolah agar menyerahkan laporan BOS dan BOS buku. Setengah bulan sudah lewat dari berakhirnya tahun anggaran 2008," kata Aminudin, salah seorang staf dikmen yang kemarin sibuk menelpon satu per satu sekolah yang belum mengumpulkan laporan. jawapos.com
10.1.09
Relokasi SD Terganjal Pembebasan Lahan
Teka-teki pelaksanaan relokasi SDN Tlekung akhirnya terjawab. Penyebabnya, hingga saat ini belum tersedia lahan untuk pembangunan sekolah yang berdekatan dengan Tempat Pengelolaan Akhir (TPA) sampah yang dikelola Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Pemkot Batu. Bahkan, pembebasan lahan yang telah dijadwalkan pada tahun sebelumnya juga belum realisasi.
"Persoalannya memang karena pembebasan lahan belum bisa dilakukan," kata Kepala Hubungan Masyarakat dan Protokol Kota Batu Eko Suhartono, siang kemarin.
Eko menyebutkan, pemkot masih mencari lahan tempat yang representatif untuk menggantikan gedung tersebut. Salah satunya mencari tempat yang tidak terlalu jauh dari lingkungan masyarakat sekitar. Sehingga, tidak menyulitkan siswa yang ada di sekolahan tersebut.
Tahun lalu pemkot menyediakan banyak anggaran untuk pembebasan lahan. Ada sekitar Rp 21 miliar yang dialokasikan pemkot untuk pembebasan lahan. Anggaran itu selain digunakan untuk pembebasan lahan rest area, perkantoran terpadu, juga untuk relokasi sekolah tersebut.
Namun, hingga akhir tahun anggaran, anggaran yang ada pada Dinas Pertanahan itu belum bisa terserap. "Rencananya akan dilanjutkan pada tahun anggaran ini," sambung mantan kepala bagian pemerintahan ini.
Seperti diberitakan, rencana relokasi gedung SDN Tlekung kembali dipertanyakan dewan. Gara-garanya rencana relokasi bangunan gedung sekolah tersebut tak kunjung ada realisasinya. Sementara TPA Tlekung bakal dioperasikan pada tahun anggaran 2009 ini.
Disinggung soal kemoloran pembebasan lahan tersebut, Eko mengakui ada beberapa mekanisme yang harus ditempuh untuk pembebasan lahan. Bahkan untuk pembebasan lahan itu, pemkot juga sudah membentuk tim pembebasan lahan. "Keputusan relokasi memang sudah bulat, tinggal pelaksanannya," tambah dia.jawapos.com
8.1.09
Sekolah Lamban Buat SPj Penerima DAK 2008
Sekolah Dasar (SD) yang dikucuri dana alokasi khusus (DAK) 2008, hingga kemarin (7/1) belum ada satupun yang menyerahkan surat pertanggungjawaban (SPj). Padahal, Sabtu (10/1) merupakan deadline mereka menyerahkan SPj dan berita acara pelaksanaan kegiatan.
"Sampai hari ini (kemarin) memang belum ada yang menyerahkan SPj. Tapi deadline -nya kan tanggal 10 (Januari), jadi mereka masih memiliki waktu untuk membuatnya. Lagipula mereka sudah mulai konsultasi untuk menyempurnakan SPj dan berita acara," ungkap Kasubdin TK/SD/SDLB Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dinas P dan K) Karanganyar Sri Suranto, kepada wartawan, kemarin.
Sayangnya, Dinas P dan K tidak bersikap tegas jika terjadi keterlambatan penyerahan SPj dan berita acara tersebut. Malahan sekolah mendapat kelonggaran hingga dua hari untuk menyelesaikannya. "Tidak ada sanksinya. Apalagi terkait dana, karena semuanya sudah dicairkan," imbuhnya.
Sebagaimana diketahui, sebanyak 100 sekolah dasar (SD) di Karanganyar mendapat DAK pendidikan senilai Rp 25 miliar. Masing-masing sekolah mendapat bantuan Rp 250 juta untuk meningkatkan mutu fisik dan nonfisik sekolah. Anggaran tersebut dicairkan melalui rekening setiap sekolah dalam 2 termin.
Terpisah Ketua Monitoring Pelaksanaan DAK Harjono mengatakan hingga sekarang setiap sekolah tinggal mengerjakan finishing . Kendati demikian dari hasil pantuan tim monitoring yang dilakukan akhir tahun lalu, banyak terjadi ketidak sesuaian bestek. "Ada juga yang harus dicat ulang atau usuk dan rengnya harus diperkuat. Sementara sekolah lain ada yang harus memperbaiki plester kamar mandi yang telah dipasang, dan mebelair yang belum datang padahal menurut jadwal sudah harus ada. Tapi saat ini mereka sudah menindaklanjuti catatan dari monitoring kami kok ," ungkap Harjono.
Harjono optimistis tidak ada lagi persoalan di hasil akhir pembangunan. Pasalnya, saat ini sebanyak 7 tim monitoring kembali diterjunkan untuk mencek kelanjutan pembangunan. Monitoring akhir ini akan dilakukan hingga tanggal 10 Januari. Tim tersebut terdiri dari Dinas P dan K, DPU dan LLAJ, Bawasda, Bappeda, Bagian Pembangunan, Bagian Keuangan, Bagian Hukum serta Dewan Pendidikan Karanganyar. "Kami memiliki 32 personil yang tergabung dalam 7 tim. Setiap tim diterjunkan ke 3 kecamatan untuk memantau SD penerima DAK di kecamatan tersebut. Dalam sehari, minimal mereka harus memantau satu SD," kata Harjono. jawapos.com
30 Siswa Dilarang Ikut Ujian
Sebanyak 30 siswa kelas III SMP Dharma Raya Bhakti, Jl LA Sucipto 334, Blimbing, tidak boleh ikut ujian semester ganjil. Larangan dari pihak sekolah ini dikarenakan mereka belum membayar kebutuhan ujian, mulai try out hingga angsuran ujian nasional (UN).
Dari total 42 siswa yang terbagi dalam dua kelas, ujian hanya diikuti 12 siswa. Rinciannya, dari 23 siswa kelas IIIA hanya diikuti 9 siswa dan dari 19 siswa kelas IIIB hanya diikuti 3 siswa. Sedangkan ujian itu sendiri berlangsung mulai Senin (5/1) hingga Jumat (9/1) besok.
Menurut informasi yang diperoleh Radar, semua peserta ujian diwajibkan melunasi kebutuhan dengan total Rp 500 ribu per peserta. Di antaranya, uang try out Rp 150 ribu, uang tambahan jam pelajaran selama enam bulan sebesar Rp 300 ribu, dan Rp 50 ribu untuk uang angsuran pembayaran UN. Karena sebagian besar siswa tidak mampu membayarnya, akhirnya mereka tidak boleh ikut ujian.
Salah satu siswi kelas IIIA yang menolak ditulis jati dirinya menjelaskan kalau dirinya tidak bisa ikut ujian karena tidak bisa melunasi tarikan dari sekolah. Dia sendiri kini membantu ibunya berjualan makanan di salah satu tempat wisata di Kecamatan Pakis, Malang. "Saya tadi pagi masuk sekolah, tapi dilarang ikut ujian,'' kata gadis berambut sebahu ini.
Dia menjelaskan kalau orang tuanya sangat keberatan jika harus langsung melunasi tagihan sebesar itu. Mengingat kesehariannya orang tuanya hanya bekerja membuka warung nasi dengan hasil pas-pasan.
Demikian juga penuturan Harkim, 43, wali murid kelas III A yang ditemui saat mendatangi kepala sekolah guna mengutarakan ketidakmampuanya melunasi pembayaran. "Saya hanya punya uang Rp 200 ribu. Tapi, Alhamdulillah akhirnya diberi nomor peserta ujian dan mengizinkan anak saya ikut ujian,'' kata warga Polowijen ini.
Kepada Radar, Harkim bisa memaklumi kebijakan sekolah karena bagaimanapun juga sekolah harus memperoleh dana untuk kelangsungan proses pendidikan. Karena pemahaman yang berbeda di kalangan wali murid, mengakibatkan sekolah dianggap bertindak semaunya.
Terpisah, Kepala SMP Dharma Raya Bhakti Sugianto membenarkan mengenai kebijakan tersebut. Hanya saja sekolah tidak bersikap kaku. "Bagi siswa yang tidak mampu tentu ada pengecualian. Bisa diangsur atau minimal ada perhatian terhadap sekolah," terangnya.
Kenyataannya, kata dia, selama ini perhatian serta komunikasi antara wali murid dan sekolah banyak yang kurang. Contohnya tentang tagihan pembayaran yang dibebankan kepada siswa kelas III hingga pelaksanaan ujian semesteran, menurutnya, masih sedikit yang membayar. Padahal, proses pembelajaran di sekolah harus terus berjalan.
Dijelaskan, jika wali murid mengomunikasikan persoalan yang dihadapi dan belum bisa membayar sekaligus, pihaknya juga memakluminya. "Ada yang membayar separo atau bahkan hanya seperempatnya saja. Meski demikian, mereka kami perbolehkan ikut ujian kok,'' tandas Sugianto. Sugianto mengakui pada hari pertama penerapan kebijakan ini direaksi keras wali murid. Dia menjadi sasaran amarah sejumlah wali murid yang tidak sependapat dengan kebijakan itu. "Memang sulit, namun kebijakan ini harus dilaksanakan. Dengan tujuan peningkatan kualitas pendidikan siswa,'' kata kepala sekolah yang belum genap menjabat dua tahun ini.
Ditambahkan, sekolah sendiri sudah memberikan banyak kemudahan bagi siswanya yang rata-rata dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. "Salah satunya adalah bebas membayar SPP mulai kelas I hingga kelas II,'' imbuhnya.
Sejak kelas I hingga kelas II dia tidak henti-hentinya mengingatkan siswanya agar tetap sekolah meski tidak memiliki biaya. Namun, ketika sudah menginjak kelas III, image gratisan tidak bisa dipegang. "Harus ada tanggung jawab yang dimiliki siswa dalam mengenyam pelajaran di sekolah. Salah satunya adalah membayar uang try out, uang UN, dan uang jam tambahan pelajaran," tambahnya.
Sedangkan terkait nasib 30 siswa yang tidak ikut ujian, sedianya Jumat besok diperbolehkan ikut ujian. Dengan syarat harus menunjukkan itikad baik membayar keperluan. "Dibayar sebagian saja pasti akan kami perbolehkan ikut ujian,'' janjinya.jawapos.com
Sekolah di Manokwari Masih Diliburkan
Sejumlah sekolah di Manokwari, Papua Barat, masih diliburkan pascagempa 7,6 skala Richter pada 4 Januari 2009. Selain masih sering terjadi gempa susulan, banyak gedung sekolah rusak parah akibat gempa.
Rabu (7/1) pagi, sebagian siswa dan guru mulai berdatangan di sekolah-sekolah. Namun, saat terasa gempa susulan 5,5 SR pukul 07.30, pihak sekolah memilih memulangkan siswa karena tidak mampu menjamin keselamatan mereka.
Kepala Dinas Pendidikan Dasar dan Prasekolah Kabupaten Manokwari Jaconias Sawaki menuturkan, pemulangan siswa merupakan kebijakan kepala sekolah masing-masing.
”Kegiatan belajar-mengajar sebenarnya harus terus berjalan mengingat April ujian akhir. Namun, kami paham karena masih sering ada gempa susulan,” katanya.
Menurut Jaconias, ada lima gedung SD dan dua gedung SMP rusak parah. Ditaksir biaya pembangunan kembali gedung-gedung itu Rp 10 miliar.
Penjabat Kepala Sekolah SD Inpres Kampung Ambon Barcellina Sorontouw menuturkan, seluruh 14 ruang di sekolahnya rusak parah. Dinding dan atap ambrol, hingga pagar roboh.
Selain ruang kelas, rumah para guru di samping sekolah juga rusak berat. Para guru dan keluarga tinggal di tenda yang dipasang di halaman sekolah. kompas.com
7.1.09
Korban di Sekolah PBB Gaza Menjadi 30 Orang
Serangan militer Israel yang membombardir bangunan sekolah milik Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Gaza menewaskan 30 orang. Mayoritas korban adalah anak-anak.
Seperti dikutip Associated Press, Rabu (7/1/2009), bangunan tersebut memang dijadikan sebagai tempat penampungan dan persembunyian banyak anak-anak dan wanita di Gaza. Mereka menganggap bangunan tersebut aman dari serangan Israel karena milik PBB.
Dalam pantauan di lokasi, sejumlah orangtua dari anak-anak tersebut banyak yang meratapi jasad anak-anak mereka yang dijejerkan di halaman rumah sakit.
Pejabat Israel membela diri jika serangan yang dilakukan tersebut untuk menyerang para militan Hamas yang bersembunyi di gedung tersebut. Dan gedung itu dianggap sebagai tempat disembunyikannya sejumlah amunisi Hamas.
Serangan di bangunan sekolah milik PBB itu menjadi serangan yang paling mematikan dari Israel setelah resmi mengumumkan perang melalui jalur darat.
Pada Selasa 6 Desember saja, pasukan Israel sudah membunuh 58 warga Palestina dan hanya dua orang yang dikategorikan sebagai anggota militan Hamas.
Sekolah-sekolah itu dijadikan tempat berlindung bagi ratusan warga Gaza. Operasional kedua sekolah itu berada di bawah binaan UN Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA). okezone.com
6.1.09
Per Siswa SD Dapat Rp 5 Ribu
Pemkot Batu terus menggenjot perhatian terhadap dunia pendidikan. Salah satunya dengan menambah anggaran bantuan. Untuk menunjang pendidikan wajib belajar 12 tahun Dinas Pendidikan Pemkot Batu menambah alokasi anggaran yang diberikan. Yakni dari sebesar Rp 3,77 miliar pada anggaran tahun sebelumnya menjadi Rp 5 miliar pada tahun anggaran 2009 ini.
"Sudah kami anggarkan sekian (Rp 5 M, Red) dan sampai saat ini tidak ada perubahan," kata Kepala Dinas Pendidikan Pemkot Batu Mistin, siang kemarin.
Mistin menjelaskan penambahan anggaran itu dilakukan karena beberapa hal. Antara lain adanya penambahan jumlah bantuan pada salah satu lembaga, jumlah penerima bantuan serta pada jumlah bulan bantuan yang diberikan.
Pada jumlah bantuan, sebut Mistin, seperti halnya pada jumlah bantuan tingkat Sekolah Dasar (SD). Dari bantuan sebesar Rp 3.500 per siswa menjadi Rp 5.000 per siswa selama sebulan. Meski penambahan bantuan itu kecil, tapi jika dikalikan dengan jumlah siswa dan jumlah bulan yang diberikan akan terlihat besar. "Tapi untuk tingkat SMP dan tingkat SMA tidak ada penambahan," kata dia.
Mistin melanjutkan penambahan bantuan itu juga dikarenakan saat ini bantuan tidak hanya diberikan selama 10 bulan. Tapi diberikan selama 12 bulan dalam satu tahun. Sedangkan untuk penambahan jumlah siswa, Mistin belum bisa menyebutkan berapa keseluruhan.
Dia menambahkan, penambahan anggaran itu juga seiring dengan adanya tambahan bantuan operasional sekolah (BOS). Mistin menyebutkan BOS untuk siswa SD ada kenaikan sebesar Rp 33 ribu dari sebelumnya Rp 21.500. Sedangkan untuk BOS tingkat SMP menjadi Rp 47 ribu dari Rp 29.500. jawapos.com
Ujian Sambil Lesehan...
Gara-gara gedung sekolah yang ambruk belum diperbaiki, lebih dari 200 siswa SDN Kertonegoro 3 Kecamatan Jenggawah, Jember harus menjalani ujian semester di Balai Desa Kertonegoro. Para siswa ini harus menjalani ujian dengan duduk secara lesehan di atas tikar.
"Karena sekolah belum dibangun kembali, jadi masih menggunakan balai desa," kata Bibit Widayati, Kepala SDN Kertonegoro 3 kepada wartawan.
Ratusan siswa mulai dari kelas I hingga kelas V ini mengerjakan soal ujian di balai desa, sedangkan siswa kelas VI di mushola SD itu. Para siswa itu pun harus mengerjakan ujian dengan kondisi seadanya.
Hanya sekitar 20 siswa yang bisa duduk di bangku, lainnya harus duduk lesehan di lantai. Meski kondisi seadanya, para siswa berbaju merah putih itu dengan tekun mengerjakan soal pendidikan Agama Islam dan PPKn, materi ujian di hari pertama.
"Ada yang beralaskan tikar, tetapi ada yang langsung lesehan di lantai," imbuh Bibit.
Sementara, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember Ahmad Sudiyono sendiri berjanji akan segera membangun sekolah yang ambruk. "Kalau bisa minggu ini, atau pertengahan bulan Januari akan kita bangun dan Maret kita prediksi sudah rampung dan bisa ditempati," ujar Ahmad.
Pada pertengahan Desember lalu, bangunan SDN itu ambruk hingga membuat ratusan siswanya 'terusir' dari sekolah. Sekolah ambruk akibat diguyur hujan terus menerus, dan usia bangunan yang sudah tua. Proses belajar mengajar terpaksa dipindahkan di Balai Desa Kertonegoro hingga saat ini. detik.com
5.1.09
Wajib Gratis, Dana BOS Ditambah
Anggaran Bantuan Oeparsional Sekolah (BOS) yang diberikan kepada siswa SD/MI dan SMP/MTs terhitung per 1 Januari 2009, bertambah. Nilainya mencapai Rp 13 ribu hingga Rp 18 ribu persiswa perbulan. Untuk jenjang SD mendapat bantuan Rp 397 ribu persiswa pertahun dan jenjang SMP mendapat biaya Rp 570 ribu persiswa pertahun. ''Dengan penambahan anggaran BOS ini sekolah negeri dilarang memungut beaya dengan dalih apapun,'' tegas Manajer BOS Jombang, Muntholib, kemarin. Menurutnya, penambahan anggaran tersebut dirasakan cukup mampu untuk memenuhi kebutuhan biaya operasional siswa selama setahun. Sebab, telah diperhitungkan secara matang, baik untuk peningkatan mutu maupun kegiatan penunjang pembelajaran.
Dikatakan Muntholib, nilai penambahan anggaran BOS itu antara Rp 13 ribu sampai Rp 18 ribu persiswa. Jika tingkat SD/MI setiap siswa menerima Rp 397 ribu per tahun, dengan asumsi Rp 33.083 perbulan. Nilai itu bertambah sekitar Rp 13 ribu dari anggaran BOS sebelumnya yang hanya Rp 254 ribu pertahun atau setara Rp 21.500 persiswa per bulan.
Begitu juga anggaran BOS tingkat SMP/MTs yang bertambah menjadi Rp 570 ribu persiswa per tahun, dengan asumsi Rp 47.500 perbulan. Anggaran ini bertambah sekitar Rp 18 ribu karena BOS sebelumnya hanya Rp 354 ribu pertahun. Dengan perhitungan Rp 29.500 per siswa per bulan. ''Dengan kenaikan kesejahteraan guru PNS dan kenaikan BOS, maka semua sekolah negeri harus membebaskan biaya sekolah,'' tegas Muntholib.
Senada, Kasi P2P Dinas Pendidikan, Agus Purwanto, menganggap kewajiban membebaskan biaya sekolah itu meliputi dana rutin, insidental maupun bentuk pungutan yang lain. Terkecuali kategori rintisan sekolah berstaraf Internasional (RSBI) dan sekolah bertaraf Internasional (SBI). RSBI jenjang SD diterapkan di SDN Kepanjen II dan RSBI jenjang SMP diterapkan di SMPN II Jombang dan SMPN III Peterongan.
Terkait kewajiban membebaskan biaya sekolah ini pihaknya juga mencabut segala bentuk ijin pungutan yang dibebankan pada siswa atau orangtua siswa. Dengan bertambahnya anggaran BOS tersebut segala bentuk pungutan yang diterbitkan Dinas Pendidikan dinyatakan tidak berlaku lagi. ''Jika masih ada satuan pendidikan yang memungut biaya, maka akan dikenai sanksi,'' tegas Agus. jawapos.com
SMAN 3 Malang Menolak Kepala Sekolah??
Munculnya penolakan siswa dan guru SMAN 3 Kota Malang terhadap kepala sekolah baru Niniek Kristiani tidak mengubah apapun. Diknas Kota Malang menegaskan, tidak ada mutasi kepala sekolah lagi hingga waktu yang tidak ditentukan. Sekolah negeri sebagai organisasi pemerintah, apapun keputusan wali kota (Peni Suparto), harus dijalankan civitas akademika.
Kadiknas Kota Malang Shofwan ketika dihubungi via ponselnya kemarin mengungkapkan, kekhawatiran tidak berjalannya RSBI (rintisan sekolah berstandar internasional) dinilai tidak krusial. Sebab, sebuah sekolah sekelas SMAN 3 tidak mutlak tergantung pada sosok kepala sekolah. Tapi, sudah mengacu pada sistem yang dibangun. Sehingga siapapun orangnya, maka sistemlah yang dijalankan.
"Profesional saja. Sistem RSBI telah terbangun di SMAN 3. Dan Pak Tri yang membuatnya. Kalau ada yang khawatir kaseknya diganti terus RSBI-nya runtuh, itu tidak berdasar," ungkap pejabat yang lolos dari daftar mutasi akhir Desember 2008 ini.
Menurutnya, kepala sekolah yang baru, juga akan mengikuti sistem yang telah ada. Ketika masuk, maka harus berjalan sesuai dengan sistem yang telah ada. Semaksimal mungkin, memberikan sumbangsihnya terhadap kemajuan sistem. Karena itu, bakal ada evaluasi per enam bulan pada kepala sekolah baru yang ditempatkan di SMAN 3. "Kepala sekolah baru kan belum bekerja. Kok langsung ditolak," ungkap Shofwan.
Seperti diberitakan, Jumat (2/1) sekitar 500 siswa SMAN 3 Malang melakukan aksi menolak pindahnya Kasek Tri Suharno ke SMAN 4. Dalam aksi itu, ratusan siswa itu menggalang tanda tangan sebagai bentuk keberatan atas kepindahan Tri. Mereka sangsi kepada kemampuan mantan Kasek SMAN 9 Niniek Kristiani sebagai kasek baru di sekolah paling favorit se-Kota Malang ini.
Sebagai sebuah sistem, ungkap Shofwan, RSBI melibatkan diknas, Pemkot Malang, perguruan tinggi, guru, siswa, dan kepala sekolah. Apabila ada pergantian kepala sekolah, maka bukan identik dengan hancurnya sistem RSBI. Apalagi, sistem telah tertata dan tinggal dilaksanakan. Apabila semua yang terlibat dalam sistem bekerja sesuai peran dan jalurnya, maka tidak ada alasan pergantian kasek mengganggu kelangsungan RSBI SMAN 3. "Kita kan juga tidak sembarangan mencomot orang untuk jadi kasek. Dicoba dululah," imbaunya.
Apa tujuan Tri dimutasi? Menurut Shofwan, Tri mendapatkan tugas membangun SMAN 4 menjadi RSBI. Menyusul SMAN 1 dan SMAN 3. Dengan begitu, maka kompleks sekolah Tugu, semuanya akan menjadi RSBI. Itu adalah salah satu program pemerintah kota.
Kepada Tri, diknas memberikan waktu setahun untuk membenahi SMAN 4 menjadi RSBI. Targetnya, kompleks sekolah Tugu menjadi RSBI 2010. Dengan rencana itu, maka 2010 ada tiga sekolah yang dibangun sistem menjadi RSBI oleh Tri. "Nanti juga begitu, setelah sistem tercipta dan diletakkan oleh Pak Tri, maka bisa berpindah lagi, membangun sekolah lainnya. Itu kan sebuah prestasi bagi Pak Tri," tegas Shofwan.jawapos.com
Siswa Sekolah Mulai Masuk 06.30 WIB
Siswa sekolah di Jakarta antusias menyambut jam masuk sekolah pukul 06.30 yang diterapkan Pemprov DKI Jakarta mulai hari ini, 5 Januari 2009. Sebelumnya anak sekolah terbiasa masuk pukul 07.00.
Survei Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis atau Puskaptis sebelumnya mengungkapkan bahwa sebagian besar warga Jakarta mendukung kebijakan baru ini.
Direktur Eksekutif Puskaptis Husin Yazid mengungkapkan, sebanyak 58,33 persen responden menilai kebijakan tersebut perlu diterapkan. Sementara 23,48 persen menilai belum perlu. Sisanya 18,18 persen menolak berkomentar. "Masyarakat menanggapi positif, namun evaluasi perlu dilakukan agar kebijakan tersebut dapat berjalan dengan baik," ujar Husin beberapa hari lalu.
Dalam survei juga terungkap, beberapa responden menilai kebijakan jam masuk sekolah pukul 06.30 belum perlu diterapkan karena tetap menghasilkan kemacetan di jalan raya. Alasan lain responden menilai anak sekolah masih susah bangun lebih pagi.
Hal lain juga terungkap yakni sebesar 7,77 responden menilai penerapan jam masuk sekolah lebih awal belum perlu karena jumlah anak sekolah lebih sedikit dari jumlah pekerja.
Dari survei yang dilakukan dengan metode multistage random sampling dengan jumlah 526 responden juga menilai kemacetan bukan dasar untuk memajukan jam masuk sekolah dan akan membuat repot orangtua siswa. kompas.com
